Beranda > Subsisi Program > Contoh Laporan SPJ Lembaga Pelatihan Kursus (LKP)

Contoh Laporan SPJ Lembaga Pelatihan Kursus (LKP)

Dalam dunia organisasi setiap program kerja harus dievaluasi dan dipertanggungjawabkan pada pihak yang berwenang. Biasanya dibutuhkan laporan pertanggungjawaban.

Laporan kegiatan adalah suatu ikhtisar tentang hal ikhwal pelaksana suatu kegiatan, yang harus disampaikan oleh pembina kepada pihak yang memberi tugas sebagai pertanggungjawaban.

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) subsidi program Kementerian Negara dikelompokan menjadi 2 (dua), yaitu:

  1. SPJ Penggunaan Dana yang diberikan oleh Negara (APBN);
  2. SPJ Penggunaan Dana yang diberikan oleh Daerah (APBD).

Pencairan subsidi program dilakukan oleh lembaga tempat penerima yang proposalnya disetujui untuk didanai.

Dasar pencairan subsidi program adalah surat perjanjian antara pejabat lembaga penerima atau yang mewakili dengan pejabat pembuat komitmen program insentif sesuai dengan jumlah proposal yang disetujui pada Surat Keputusan tetang Penetapan Proposal subsidi program yang didanai.

Bagi lembaga yang menerima subsidi program baik dari Kementerian Negara maupun Anggaran Daerah wajib mempertanggungjawabkan dana yang diterima.

Pencairan dana dilakukan melalui 3 (tiga) tahap penarikan yaitu:

  1. Tahap pertama sebesar 30%,
  2. Tahap kedua sebesar 50%, dan
  3. Tahap ketiga atau terakhir sebesar 20% dengan masa berlakunya perjanjian selama 10 (sepuluh) bulan.

Semua dana dari subsidi program akan dikenaka pajak berupa PPN dan PPh yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemotongan akan dilakukan oleh Kementerian Negara melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Banyak subsidi program yang di adakan oleh pemerintah diantaranya:

  1. Program Kecakapan Hidup (PKH).
  2. Program Kursus Para Profesi (KPP).
  3. Program Kursus Wirusaha Kota (KWK).

Proses SPJ tersebut tentu akan menyita waktu bagi para penerima dana, untuk itu agar pelaksanaan kegiatan program insentif berjalan sesuai yang diharapkan akan lebih baik bila penerima program insentif menugaskan staf administrasi yang khusus menangani SPJ terutama bagi lembaga-lembaga yang menerima program insentif lebih dari 1 (satu) proposal.

Contohformat SPJ dapat dilihat disini.

Form ini hanya contoh, silahkan ditambah dan dikurangi sesuai kebutuhan masing-masing.

  1. Abed Saragih
    Januari 15, 2012 pukul 2:13 pm

    Wahh,,,Terima kasih untuk informasinya🙂

    Keep Blogging🙂

    http://www.disave.blogspot.com

    Salam Persahabatan.

    • Januari 20, 2012 pukul 4:27 am

      terimakasih kembali karena sudah berkunjung ke LKP PIKOM Banjarnegara.

      semoga persahabatan tetap terjalin.

  2. Irfan Handi
    Januari 20, 2012 pukul 1:29 pm

    Salam kenal ya Mas.
    Semoga sukses selalu.🙂

  3. Januari 21, 2012 pukul 3:12 am

    salam kenal dari LKP PIKOM Banjarnegara.

    terimakasih sudah berkunjung ke blog kami.
    sukses buat kita semua.🙂

  4. ruz
    Juli 13, 2013 pukul 6:24 am

    The Best Blog. Thanks LKP PIKOM banjarnegara… Informasinya Padat dan akurat.

  5. April 21, 2015 pukul 4:03 am

    Terima Kaasih
    Sangat membantu Administrasi di Lembaga kami

  1. No trackbacks yet.

Tinggalkan jejak dan data diri anda disini. . .

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: